Jakarta, ienhub.com — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) serta Organisasi Masyarakat Sipil menggelar Musyawarah Ibu Bangsa 2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Musyawarah ini mengusung tema “Pulang ke Semangat 1928, Suara Perempuan untuk Indonesia Emas yang Berkeadilan 2045”.
Dalam forum tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan nol toleransi terhadap kekerasan seksual dan diskriminasi. Menurutnya, komitmen kolektif sangat penting mengingat angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tergolong tinggi.
Berdasarkan data Kementerian PPPA, sepanjang Januari hingga Desember 2025 tercatat 26.811 perempuan menjadi korban kekerasan, dengan kasus terbanyak terjadi di ranah rumah tangga.
“Di momen Hari Ibu ke-97 ini saya menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari keluarga hingga parlemen, untuk menjadikan nol toleransi terhadap kekerasan seksual dan diskriminasi sebagai komitmen nasional,” ujar Arifah Fauzi.
Musyawarah Ibu Bangsa 2025 turut dihadiri sejumlah tokoh nasional perempuan memberikan sambutan dan pengantar urgensi perempuan ibu bangsa, di antaranya Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Lestari Moerdijat selaku Wakil Ketua MPR RI, Badikenita Br. Sitepu Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia, Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Ibu Eva Sundari dengan orasinya tentang Feminis Pancasila. Hadir pula para legislator perempuan, akademisi, aktivis, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Co-Founder ienhub.com, Ibu Linda Setiawati, M.Hum, turut hadir dalam rangkaian Musyawarah Ibu Bangsa 2025.
Musyawarah Ibu Bangsa ini dipimpin oleh sejumlah pimpinan sidang, salah satunya Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ibu Dr. Maria Ulfah Anshor, M.Si.
Sidang Musyawarah Ibu Bangsa 2025 membahas dua belas isu strategis, meliputi:
1. kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan;
2. ketimpangan ekonomi dan kerja perempuan;
3. kesehatan perempuan;
4. politik, kepemimpinan, dan representasi;
5. lingkungan hidup dan krisis iklim;
6. digitalisasi, kecerdasan buatan, dan budaya pop;
7. identitas, disabilitas, dan interseksionalitas;
8. budaya, sejarah, dan ingatan kolektif;
9. reformasi hukum, peradilan, dan kejaksaan;
10. reformasi sektor keamanan dan kemanusiaan (TNI/Polri);
11. reformasi kampus dan penguatan kajian gender;
12. reformasi birokrasi dan layanan publik yang berkeadilan gender.
Seluruh hasil pembahasan dalam musyawarah tersebut kemudian dirangkum dalam Manifesto Ibu Bangsa untuk Indonesia Emas Berkeadilan 2045, yang diharapkan menjadi rujukan moral dan politik dalam mendorong kebijakan pembangunan nasional yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada perempuan.
